Bisnis jasa keuangan yang digeluti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dinilai masih prospektif di masa Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digalakkan Pemerintah belakangan ini, sekaligus meningkatkan fungsi intermediasinya.
Ketua Umum Perbarindo, Joko Suyanto menyampaikan bahwa industri BPR-BPRS dalam kondisi yang sehat, terjaga dan masih tumbuh positif. Hal ini tercermin dari beberapa indikator kinerja misalnya aset Industri BPR per Mei 2020 tumbuh sebesar 6,08% dibandingkan posisi yang sama setahun yang lalu dan telah mencapai Rp 145 triliun dan menegaskan, masyarakat masih sangat percaya terhadap industri ini. Hal ini terbukti dengan adanya pertumbuhan dana masyarakat yang disimpan di BPR.
Ucapan Joko Suyanto dibuktikan dengan naiknya aset untuk tabungan sebesar 6,77% dan deposito juga mengalami pertumbuhan sebanyak 6,43%, kedua kenaikan ini berdasarkan data yang dibandingkan dengan Tahun 2019.
Rasio LDR (Loan to Deposit Rate) dari BPR di Indonesia masih stabil di angka 79,87% dan penyaluran kredit pinjaman BPR kepada masyarakat masih lancar di kala pandemi ini. Per Mei 2020, dana yang sudah disalurkan oleh BPR dalam bentuk kredit yaitu sebesar Rp. 110 triliun atau sebesar 5,50%.
Joko Suyanto menegaskan dalam masa pandemi ini, industri BPR-BPRS akan terus menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat dengan tetap memegang teguh protokol kesehatan. “Kami akan selalu hadir di tengah masyarakat dalam kondisi apapun. Kami ada memang untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkan tingkat kesejahteraannya,” imbuh Joko.
Di sisi lain, Perbarindo sangat mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemerintah dan regulator dalam menyelamatkan ekonomi Indonesia sebagai dampak adanya Pandemi Covid-19. “Kami menyambut baik kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia, OJK dan LPS yang telah memberikan insentif bagi industri BPR-BPRS untuk mengoptimalkan ruang relaksasi dalam menjaga kinerjanya. Tentu upaya tersebut merupakan cara yang ampuh bagi kita bersama untuk tetap survive , bangkit dan menang melewati masa pandemi ini,” tambah Joko.
Upaya OJK dalam penyehatan BPR di berbagai kota di Jawa Timur
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Jatim berupaya menyehatkan perbankan. Salah satunya dengan mendorong merger dan konsolidasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di wilayah tersebut. WIlayah Jatim yang dicakup antara lain Kota Besar Seperti Surabaya dan Kabupaten seperti Sidoarjo, Gresik dan Lamongan.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Jatim, Heru Cahyono menuturkan, dalam upaya penyehatan BPR Surabaya, BPR Sidoarjo, BPR Gresik dan BPR Lamongan, OJK terlebih dahulu menilai aksi yang cocok dilakukan oleh bank sebelum memberikan tindakan.
“Ada bank yang memilih menambahkan modal inti dari investor, ada juga yang memilih bergabung dengan bank lain. Kalau modalnya kuat, maka kondisi bank akan lebih bagus,” kata Heru, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (18/1/2020).
Heru menuturkan, upaya penyehatan bank tak hanya pada BPR, tapi juga di keberadaan bank umum.
“Konsolidasi dan merger BPR yang terus kami dorong sejak beberapa tahun terakhir membuat jumlah bank semakin berkurang,” ujar Heru.
Sebagai perbandingan, pada tahun 2016 terdapat 8 BPR Surabaya. sedangkan untuk BPR Sidoarjo terdapat 56 Bank. Ini menunjukkan dominasi BPR di kota-kota kecil atau kabupaten. Pada posisi Desember 2017, dia menuturkan, jumlah BPR dan BPR Syariah (BPRS) di Jatim tercatat sebanyak 339, kemudian pada Desember 2019 angka tersebut menyusut menjadi 321..
Ia mengatakan, upaya penyehatan bank sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR. Yakni, BPR harus mempunyai modal inti minimal Rp6 miliar pada 2024.
